Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, menyederhanakan peraturan, dan yang paling penting, membangun infrastruktur yang adil agar dapat mewujudkan visi negara untuk menjadi pusat data di Asia Tenggara, kata Denny Setiawan, Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi baru-baru ini seperti yang dilaporkan oleh surat kabar lokal. “Pemerintah perlu menawarkan insentif pajak bagi penyedia dan pelanggan pusat data,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Proses perizinan yang berbelit-belit juga perlu disederhanakan. Penting juga untuk mengintegrasikan data secara nasional untuk menciptakan peta jalan pengembangan pusat data yang lebih terarah di masa depan,” tambahnya. Hal ini untuk membuat Indonesia lebih kompetitif ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, katanya. Namun, ia menambahkan bahwa insentif tersebut harus disertai dengan kepastian dalam kebijakan jangka panjang untuk menumbuhkan kepercayaan di antara investor asing untuk berinvestasi di negara ini.
Indonesia kini berada di persimpangan jalan menuju dominasi digital di Asia Tenggara. Lonjakan permintaan pusat data didorong oleh evolusi digital yang semakin masif, mulai dari kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), hingga kota pintar.
Dengan potensi ekonomi digital yang diperkirakan mencapai US$365 miliar pada tahun 2030 dengan bisnis pusat data menyumbang US$ 5,82 miliar, industri pusat data merupakan industri hulu penting yang menentukan masa depan bangsa. Namun, meskipun menjadi pemain utama di kawasan ini, kapasitas pusat data Indonesia masih jauh dari ideal untuk menjadi pusat data regional utama.
Gidion Suranta Barus dari Lintasarta, penyedia layanan pusat data, mengatakan bahwa pengembangan pusat data di negara ini terlalu terpusat di Jakarta dengan 55 persen dari seluruh pusat data di Indonesia terkonsentrasi di ibu kota. Hal ini menciptakan beban risiko dan menghambat infrastruktur yang adil, katanya.
Gidion menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang kawasan industri, dan penyedia layanan pusat data seperti Lintasarta sangat penting. “Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi yang sangat besar ini, tidak hanya untuk mencapai target kapasitas 2.700 megawatt, tetapi juga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi digital yang merata di seluruh negeri.”
Sementara itu, ketua Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Hendra Suryakusuma secara khusus menyoroti potensi signifikan di Indonesia Timur, yang masih kekurangan infrastruktur yang memadai, terutama jaringan kabel serat optik yang andal. “Indonesia Timur membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai, termasuk peningkatan kabel serat optik untuk konektivitas internet yang lebih baik guna mendukung operasi pusat data,” kata Hendra.
